Tugas Pendidikan Kewarganegaraan (Pembahasan Pertama)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pemerintah Republik Indonesia

Nama : Ulifah Saty Merianty Herlina Siahaan

Npm  : 37112521

Kelas : 2DB06

Universitas Gunadarma

2014/2015

A.  Masa Berlaku Undang-Undang Dasar 1945                      (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Agar dapat mengetahui sistem pemerintahan Republik Indonesia

berdasarkan UUD 1945 harus dimulai dengan mempelajari berbagai persiapan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sistem pemerintahan merupakan salah satu pokok pembahasan yang diperdebatkan pada sidang yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Dalam sidang tanggal 31 Mei 1945 terdapat banyak gagasan yang diajukan, dan pidato Soepomo termasuk mendapat paling banyak perhatian karena gagasan yang

disampaikan dalam pidato tersebut berkaitan dengan gagasan negara integralistik. Dalam pidatonya Soepomo mengkehendaki adanya suatu jaminan bagi pimpinan negara terutama Kepala Negara terus menerus bersatu dengan rakyat dan untuk menguatkan pendapat itu Soepomo menghendaki susunan pemerintahan Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Pada rapat 1 Juni 1945, dengan alasan kapitalisme yang merajalela Soekarno secara implisit menolak lembaga legislatif seperti Amerika Serikat. Walaupun Soekarno mengkritik demokrasi model lembaga legislatif di Amerika Serikat, namun bukan berarti Soekarno setuju dengan praktik sistem pemerintahan parlementer. Dalam Rapat Besar saat menyampaikan susunan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 15 Juli 1945, Muh.Yamin mengusulkan agar kementrian baik secara keseluruhan maupun perorangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan. Walaupun cenderung menolak sistem pemerintahan parlementer, anggota BPUPK tidak menemukan pembahasan yang secara eksplisit untuk menerima sistem pemerintahan presidensial. Pandangan yang ditemukan dalam rapat tersebut ialah bahwa bangsa Indonesia merdeka memerlukan pembentukan pemerintah yang kuat. Atau dengan kata lain stabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun sebuah negara baru. Bahkan ketika menyampaikan kesempatan tentang rancangan bentuk pemerintahan dalam rancangan undang-undang dasar pada 15 Juli 1945, Soepomo menjelaskan bahwa Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam rancangan undang-undang dasar adalah sistem pemerintahan yang memberikan dominasi kekuasaan negara kepada pemerintah, terutama kepada Kepala Negara, pertanggungjawaban dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Kepala Negara. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan Republik Indonesia disahkan oleh PPKI. Ada empat alasan pokok yang dijadikan referensi oleh para pendiri bangsa dan pembentuk monstitusi memilih sistem pemerintahan presidensial, yaitu :

1) Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, stabil, dan efektif untuk menjamin keberlangsungan eksistensi negara Indonesia yang baru diproklamasikan. Para pendiri bangsa meyakini bahwa model kepemimpinan negara yang kuat dan efektif hanya dapat diciptakan dengan memilih sistem pemerintahan presidensial dimana presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara tetapi, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

2) Karena alasan teoritis yaitu alasan yang terkait dengan cita negara

(staatsidee) terutama cita negara integralistik pada saat pembahasan UUD 1945 dalam sidang BPUPK. Sistem pemerintahan presidensial diyakini amat kompatibel dengan paham negara integralistik.

3) Pada awal kemerdekaan presiden diberi kekuasaan penuh untuk

melaksanakan kewenangan-kewenangan DPR, MPR, dan DPA. Pilihan

pada sistem presidensial dianggap tepat dalam melaksanakan kewenangan yang luar biasa itu. Tambah lagi, dengan sistem presidensial, presiden dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan pada masa teransisi.

4) Merupakan simbol perlawananan atas segala bentuk penjajahan karena sistem parlementer dianggap sebagai produk penjajahan oleh para pendiri bangsa. Sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia yang pertama dan berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk maka segala kekuasaan Dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional dengan tujuan agar mencegah terkonsentrasinya kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pemerintah. Kabinet presidensial

dilantik pada tanggal 2 September 1945 oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan UUD 1945 Pasal IV Aturan Peralihan, 50 orang KNIP kemudian mengeluarkan memorandum yang berisi : pertama, mendesak Presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR dan kedua, sebelum MPR terbentuk hendaknya anggota KNIP dianggap sebagai MPR. Atas desakan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang berbunyi :

“Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuatan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat”.

Materi maklumat tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti UUD 1945 Pasal IV Aturan Peralihan yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang tiga lembaga negara (MPR, DPR, DPA) sebelum ketiga lembaga negara tersebut terbentuk menurut UUD. Besarnya kekuasaan Presiden dikarenakan kedudukan KNIP hanya sebagai pembantu yang berarti bekerja hanya atas perintah Presiden. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, KNIP diserahi kekuasaan legislatif, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta tugas-tugas yang berhubungan dengan Keadaan negara yang genting. Maklumat ini juga berisi pembentukan satu Badan Pekerja dari Komite Nasional Pusat. Dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan UUD 1945 khususnya Pasal IV Aturan Peralihan yaitu kekuasaan Presiden atas MPR, DPR, dan DPA. Dengan dikeluarkannya Maklumat ini kekuasaan legislatif yang semula dipegang oleh Presiden dipegang oleh KNIP. Yang menjadi dasar Hukum dikeluarkannya Maklumat ini adalah Pasal 37 UUD 1945, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal 37 menyatakan perubahan UUD dilakukan oleh MPR tetapi karena MPR pada saat itu belum terbentuk maka berdasar Pasal IV Aturan Peralihan, kekuasaan MPR dipegang oleh Presiden bersama dengan Komite Nasional Pusat. Dengan demikian syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dalam mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden, meskipun yang mengumumkan wakil presiden namun beliau bertindak mewakil lembaga kepresidenan.65 Apalagi Presiden Soekarno tidak pernah mempersoalkan dikeluarkannya Maklumat tersebut. Kekuasaan Presiden mulai mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 Tentang Susunan dan Pembentukan Kabinet II yang menegaskan bahwa tanggung jawab ada di tangan menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, terjadi perubahan sistem kabinet dalam UUD 1945 dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Isi Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 antara lain menyatakan : Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macammacam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah pertanggungjawaban adalah ditangan Menteri. Maklumat ini kemudian dikuatkan oleh KNIP dalam sidang ke III tanggal 25-27 Nopember dengan membenarkan kebijakan Presiden tentang kedudukan Perdana Menteri dan anggota kabinet bertanggungjawab kepada KNIP sebagai langkah yang tidak dilarang UUD dan diperlukan dalam situasi sekarang. Dengan adanya perubahan tersebut lingkup kekuasaan Presiden juga mengalami perubahan karena kepala pemerintahan berada ditangan Perdana Menteri bersama anggota kabinet lainnya. Menurut Ismail Suny, maklumat tersebut menggeser kekuasaan eksekutif dari Presiden kepada Perdana Menteri. Posisi kepala negara dipegang oleh Presiden, sedangkan kepala eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri bersama seluruh anggota kabinet, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Bertanggungjawab kepada KNIP atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menindaklanjuti Maklumat 14 Nopember 1945 ini, maka dibentuk kabinet parlementer I dan menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Namun kabinet ini berhenti pada 12 Maret 1946 dikarenakan adanya oposisi yang kuat dan dari lawan politiknya yaitu Persatuan Perjuangan, suatu koalisi partai partai dan golongan-golongan di luar Badan Pekerja atau Komite Nasional Pusat. Setelah itu Kabinet Parlementer II dibentuk dengan Perdana Menteri yang sama, yaitu Sutan Syahrir (periode 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946). Kekuasaan pemerintahan pada masa ini diambil alih oleh Presiden Soekarno ketika terjadi penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Kabinet terus dipimpin oleh Presiden Soekarno sampai pada tanggal 2 Oktober 1946 dan setelah Sutan Syahrir dibebaskan, Presiden Soekarno menunjuknya sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Parlementer III dibentuk. Sultan Syahrir terpilih kembali menjadi perdana menteri tetapi karena Sutan Syahrir tidak mampu menghadapi Amir Syarifuddin dari Partai Sosialis Kiri, akhirnya Sutan Syahrir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juli 1947. Akhirnya kekuasaan diambil alih oleh presiden sampai terbentuknya Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Namun kabinet ini tak lama kemudian kebinet ini di reshuffle dan kabinet Parlementer ini dikenal dengan Kabinet Parlementer dengan Perdsana Menteri Amir Syarifuddin periode II. Pada masa ini keluar Maklumat Presiden No. 2 Tahun 1948 pada tanggal 23 Januari yang isinya membubarkan kabinet Amir II. Pembubaran ini dikarenakan kegagalan Amir dalam perundingan Renville dan pada tanggal itu juga presiden menunjuk Moh.Hatta (Wakil Presiden) sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 29 Januari 1948 akhirnya terbentuklah kabinet baru yaitu kabinet Hatta (Hatta I) yang merupakan Kabinet Presidensial.72 Namun, menurut Bibit Soeprapto kabinet Hatta bukan merupakan kabinet parlementer yang murni seperti Kabinet Syahrir dan Kabinet Amir Syarifudin karena yang menjadi perdana menteri adalah Moh.Hatta (wakil Presiden), tetapi juga bukan sebagai kabinet presidensial yang murni seperti kabinet presidensial karena pertanggungjawaban para menteri kepada Badan Pekerja (parlemen) dan bukan kepada Presiden. Pada tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 13 Juli 1949, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Kabinet darurat dengan Ketua/Perdana Menteri Mr.Syarifuddin Prawiranegara. Kekuasaan diserahkan kembali setelah presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta.

CBIS (Computer Based Information System)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1

                Nama : Ulifah Saty Merianty Herlina Siahaan

             Npm  : 37112521

             Kelas : 2DB06

UNIVERSITAS GUNADARMA

2013/2014

CBIS (Computer Based Information System)

A. Pengertian CBIS

Sistem informasi berbasis computer atau computer based information system (CBIS) merupakan system pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan,koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Adapaun istilah yang terkait dalam CBIS, yaitu : Data, Informasi, System, system informasi dan basis computer.

Data

Data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi, jadi pada intinya data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi.

Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.

System

System merupakan entitas baik abstrak maupun nyata, dimana terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Objek yang tidak memiliki kaitan dengan unsur unsur dari sebuah system bukanlah komponen dari system tersebut.

System Informasi

System Informasi merupakan system pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya,sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas,tepat,cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya.

Basis Komputer

System Informasi “Berbasis Komputer” mengandung arti bahwa computer memainkan peranan penting dalam sebuah system informasi. Secara teori ,penerapan sebuah system informasi memang tidak harus menggunakan computer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin system informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya computer. System informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “computer-based” atau pengolahan informasi yang berbasis pada computer.

B.    Era Globalisasi dan Tingginya Tingkat Kompetensi

Beberapa strategi yang dapat dilakukan setiap perusahaan untuk dapat memenangkan kompetisi yang dapat dilakukan :

1.      Penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk barang dan jasa,

2.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia,

3.      Market place yang tepat,

4.      Terbentuknya system informasi yang akurat untuk membantu setiap pengambilan keputusan.

C.   Subsistem Dari System Informasi Berbasis Komputer

Subsistem dari CBIS adalah :

1.      Sistem Informasi Akutansi,

2.      Sistem Informasi Manajemen,

3.      Sistem Pendukung Keputusan,

4.      Automasi Kantor,

5.      Sistem Pakar.

ü System Informasi Akutansi (SIA)

Merupakan system informasi yang melaksanakan aplikasi akutansi perusahaan yaitu sebagai pengolah data perusahaan, perusahaan tidak dapat memilih untuk menggunakan SIA atau tidak, system ini merupakan keharusan. Semua perusahaan pada dasarnya melaksanakan prosedur prosedur yang sama. SIA lebih berpotensi pada data dibanding pada informasi, walaupun ada beberapa informasi yang dihasilkan. SIA menyediakan database bagi system informasi lain. Sia adalah satu satunya system informasi yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi diluar perusahaan, menyediakan informasi untuk seluruh lingkungan kecuali pesaing. Tugas utama dari system informasi ini adalah : pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, menyediakan dokumen.

Pengumpulan Data

setiap tindakan yang dilakukan perusahaan yang melibatkan elemen lingkungan maka kegiatan tersebut disebut transaksi , tindakan tersebut dijelaskan dengan sebuah catatan data, pencatatan ini dikenal dengan istilah pengolahan transaksi. System pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan.

Manipulasi Data

Adalah tugas yang berupa pengubahan data menjadi informasi.

Manipulasi data meliputi :

·    Classification, identifikasi dan pengolahan data menggunakan pengkodean terhadap catatan transaksi,

·    Sorting, penyusunan sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data lainnya.

·    Calculating, operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada elemen data.

·    Summarizing, penyimpulan data sehingga dihasilkan total,rata rata dll.

Penyimpanan Data

Data yang telah dicatat kemudian disimpan dalam media penyimpanan sekunder, dan integrasikan secara logis dalam bentuk database.

Penyediaan Dokumen

SIA meghasilkan informasi untuk individu atau organisasi baik didalam maupun diluar perusahaan yang dipicu oleh dua hal yaitu :

·    Tindakan, yaitu output yang dihasilkan jika terjadi sesuatu

·    Waktu, yaitu output yang dihasilkan pada saat tertentu.

Karakteristik SIA :

·   Melakasanakan tugas yang diperlukan.

·  Berpegang pada prosedur yang relative standar.

·  Menangani data yang rinci.

·  Berfokus pada historis.

·  Menyediakan informasi pemecahan masalah minimal.

Peran SIA dalam CBIS

·  SIA menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akutansi standar

·  SIA menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah.

ü System Informasi Manajemen (SIM)

Merupakan suatu sistem berbasis database computer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. para pemakai biasanya membentuk suatu entitas formal perusahaan atau sub unit dibawahnya.

Sumber Daya SIM

Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem perusahaan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. suatu SIM bisa juga merupakan suatu system informasi antar organisasi (IOS) jika SIM terkoneksi dengan SIM pada perusahaan lain, misalnya dengan supplier.

SIM mengandung data yang disediakan SIA dalam database dan informasi lain yang berasal dari lingkungan.

ü System Pendukung Keputusan (SPK)

Keputusan harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negative atau untuk memanfaatkan peluang.

Keputusan terbagi menjadi :

·    Keputusan terpogram, bersifat berulang dan rutin

·    Keoutusan tak terpogram, bersifat baru dan tidak terstruktur, tidak ada metode pasti dalam menanganinya.

Adapun tahap pengambilan keputusan :

·         kegiatan intelejen, mengamati lingkungan untuk mencari kondisi yang perlu diperbaiki

·         kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternative tindakan yang mungkin

·         kegiatan memilih, memilih salah satu rangkaian tindakan diantara alternative

·         kegiatan review,memilih pilihan pilihan yang lalu.

ü System Pakar (ES)

Merupakan sebuah system informasi yang memiliki intelegen buatan yang menyerupai intelegensi manusia

Karakteristik sistem pakar :

·         memiliki kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman

·         memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi baru

·         mampu menangani masalah yang kompleks

·         memecahkan masalah dengan penalaran

·         menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah

ü Automasi Kantor (OA)

merupakan pencakupan semua system elektronik formal dan informal terutama berkaitan dengan komunikasi informasi

Pengguna OA:

1.      Manajer, yang bertanggung jawab dalam mengolah sumber daya perusahaan

2.      Personalia, tidak mengelolah tetapi menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi

Tujuan OA:

·         menghindari biaya, computer tidak dapat menggantikan pegawai saat ini, tetapi setidaknya menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani penambahan beban kerja

·         pemecahan masalah kelompok, memberikan kontribusi untuk komunikasi antar manajer

·         pelengkap, OA tidak dapat menggantikan komunikasi interpersonal tradisional seperti tatap muka

Aplikasi OA :

·         Word Processing

·         E-mail

·         Voice mail

·         electronic calendaring

·         audio conferencing

·         video conferencing

·         computer conferencing

·         imaging

·         desktop publishing

·         videotext

·         facsimile

D.  Kontribusi CBIS

Manfaat utama dari pengembangan sistem informasi

·         Peghematan waktu(time saving)

·         penghematan biaya(cost saving)

·         peningkatan efektivitas(effectiveness)

·         pengembangan teknologi(technology development)

·         pengembangan personel akutansi(accounting staff development)

Dengan berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan , diharapkan setiap perusahaan dapat bertahan dalam arena kompetensi yang semakin ketat.